Massa AMPK & JPKP Deli Serdang Demo di DPRD Deliserdang, Tuntut Pengembalian Dana Perjalanan Dinas Rp10,2 Miliar

Ratusan massa aksi yg tergabung dalam AMPK (Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan) gelar aksi damai depan kantor DPRD Deli Serdang 

Deliserdang | Parnadaily.com

– Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan (AMPK) menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Deliserdang, Kamis (4/9/2025) pagi. Massa menuntut pimpinan dan anggota DPRD mengembalikan dana perjalanan dinas yang disebut mencapai Rp10,2 miliar selama periode Januari–Agustus 2025.

Aksi berlangsung sekitar pukul 09.30 WIB dengan pengawalan ketat dari Polresta Deliserdang dan Satpol PP. Massa datang menggunakan dua mobil pick-up, soundsystem, serta sejumlah angkutan kota.

Dalam orasinya, Muhari (43) menilai anggaran perjalanan dinas DPRD Deliserdang tidak wajar dan jauh dari kepentingan rakyat. “Ketua DPRD Zakky Sharry sendiri menerima Rp1,1 miliar untuk perjalanan dinas. Ini harus kita lawan,” teriaknya yang disambut sorakan massa.

Ketua Umum AMPK, Rahman JP Hutabarat, juga menyoroti kemewahan fasilitas pimpinan DPRD, termasuk mobil dinas senilai Rp4 miliar. Menurutnya, anggaran besar tersebut seharusnya dialihkan untuk kepentingan masyarakat seperti perbaikan infrastruktur, pendidikan, hingga layanan BPJS PBI bagi warga miskin.

“Kami minta uang perjalanan dinas anggota DPRD dikembalikan untuk rakyat. Ini keresahan masyarakat Deliserdang, bukan hanya kami,” tegas Hutabarat.

Sekitar 30 menit berorasi, massa akhirnya ditemui sejumlah anggota DPRD, di antaranya M. Dhanil Ginting, H. Purwa Ningrum, Adami Sulaiman, Merry Alfrida Sitepu, Gendro Judo Buwono, Misdianto, dan Sekwan Iwan Salewa. Namun, tidak satupun pimpinan dewan hadir menemui massa.

Hal ini memicu ketegangan saat Rahman JP Hutabarat mempertanyakan absennya Ketua DPRD Zakky Sharry dan pimpinan lainnya. “Kami ini rakyat, masa ketua dewan tidak mau menemui kami. Minimal satu pimpinan hadir,” katanya dengan nada tinggi.

Setelah melalui negosiasi, 10 perwakilan massa diterima dalam ruang rapat DPRD. Namun pertemuan berakhir singkat karena AMPK memilih walk out lantaran tak ada pimpinan dewan yang hadir.

“Percuma pertemuan ini dilanjutkan. Anggota dewan hanya akan menyampaikan aspirasi kami ke pimpinan. Lebih baik kami keluar,” ujar Hutabarat.

Usai aksi, sejumlah anggota dewan yang menerima massa mengaku telah mencatat aspirasi tersebut. Namun, mereka tidak bisa menjawab alasan pimpinan DPRD tidak hadir.(Tim)