• Jelajahi

    Copyright © Parna Daily
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Mobile Apps

    Menu

    Iklan

    AKSES JALAN EMPAT DESA DI BIRU-BIRU RUSAK BERAT IMBAS PROYEK WADUK LAU SIMEI MEI

    Parnadaily
    4/09/2025, April 09, 2025 WIB Last Updated 2025-04-09T03:35:29Z
    masukkan script iklan disini
    masukkan script iklan disini
    Gambar lokasi jalan emoat desa di kec sibiri biru terpantau oleh ketua FKDM Deli Serdang Soelarni SH


    DELI SERDANG | parnadaily.com- Proyek pembangunan Waduk Lau Simei Mei di Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, menyisakan persoalan serius di tengah masyarakat.


     Akses jalan menuju empat desa terdampak mengalami kerusakan berat akibat lalu-lalang alat berat pengangkut material proyek bendungan tersebut.


    Temuan ini disampaikan langsung oleh Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Deli Serdang Soelarno SH usai melakukan monitoring pada 5 April 2025 sebagai bagian dari program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan, M.Ked(PD), Sp.PD-KGEH, FINASIM dan Lom Lom Suwondo, SS.


    Adapun empat desa yang terdampak secara langsung adalah:

    Desa Sarilaba Jahe, Desa Peria Ria, Desa Penen, Desa Mardingding Julu.



    “Infrastruktur jalan merupakan sarana vital penggerak roda ekonomi rakyat. Kondisi jalan yang rusak berat menghambat aktivitas warga dan distribusi hasil pertanian,” ujar Ketua FKDM Deli Serdang dalam laporannya.


    Menurutnya, setelah diresmikannya Bendungan Lau Simei Mei oleh Presiden RI Joko Widodo pada 3 Desember 2024 lalu, kelanjutan proyek pembangunan bendungan tersebut terhenti tanpa informasi resmi mengenai tahapan berikutnya.


    PT Wijaya Karya (WIKA) selaku pelaksana proyek dinilai abai terhadap dampak sosial yang ditimbulkan.


     “Warga merasakan ketidakpedulian dari pihak pelaksana proyek. Mereka mulai berencana untuk menggelar aksi unjuk rasa ke DPRD Provinsi Sumut, DPRD Deli Serdang, Kantor Bupati Deli Serdang, hingga Balai Wilayah Sungai (BWS) II Sumut dan Dinas SDABMBK,” ungkap Soelarno


    Sebagai mata dan telinga pemerintah daerah, FKDM menegaskan pentingnya deteksi dini atas dampak sosial akibat pembangunan strategis nasional. “Bupati dan Wakil Bupati berlari dengan speed 100, maka kami di FKDM harus berlari dengan speed 120,” tegasnya.


    FKDM juga berharap Pemerintah Kabupaten Deli Serdang segera menindaklanjuti laporan ini, mengingat potensi gejolak sosial yang dapat berkembang jika persoalan tidak segera ditangani.

    (*)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    +
    ?orderby=published&alt=json-in-script&callback=labelthumbs\"><\/script>");