Soroti SILPA Setdakab Rp4,8 Miliar, Jaya Suprada: Anggaran Nganggur, Kok Malah Minta Tambah?

 


Deli Serdang, Parnadaily.net – Eksekusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2025 memicu sorotan tajam. Pimpinan Wilayah Pemuda Wasathiyah Kabupaten Deli Serdang secara terbuka mengkritik tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pemkab Deli Serdang yang secara akumulatif menyentuh angka fantastis, yakni sebesar Rp787.959.819.463,20 (sekitar Rp787 miliar).

Kritik mendalam ini mengemuka seiring bergulirnya pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD TA 2025 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Deli Serdang bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Deli Serdang yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Juli hingga 11 Agustus 2026.

Kontradiksi SILPA Rp787 Miliar di Tengah Krisis Infrastruktur dan Kesejahteraan Guru

Ketua Pemuda Wasathiyah Kabupaten Deli Serdang, Jaya Suprada, S.Pd., menilai besarnya dana yang mengendap tersebut menjadi bukti nyata lemahnya perencanaan serta tidak maksimalnya kinerja manajerial birokrasi Pemkab Deli Serdang dalam mengeksekusi program pro-rakyat.

"Besarnya SILPA ini bukan sekadar persoalan teknis angka, melainkan berkaitan langsung dengan efektivitas pemerintah daerah dalam menyusun dan menjalankan program. Pertanyaannya sederhana: apa yang tidak dikerjakan sehingga terjadi SILPA sebesar itu? Jangan nanti saat pembahasan R-APBD sibuk meminta anggaran besar," tegas Jaya Suprada kepada wartawan, Sabtu (25/07/2026).

Jaya menyayangkan mengendapnya anggaran ratusan miliar rupiah tersebut terjadi di tengah kompleksnya persoalan mendasar warga Deli Serdang, seperti kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan, hingga minimnya alokasi APBD untuk kesejahteraan tenaga pendidik honorer dan PPPK Paruh Waktu.

"Bayangkan, sementara saat ini Kabupaten Deli Serdang menghadapi problem serius masalah infrastruktur serta gaji guru honorer dan PPPK Paruh Waktu yang tidak dialokasikan dari APBD, uang rakyat justru mengendap tak terpakai," lugasnya.

Soroti Rincian SILPA Setdakab dan Penyerapan Rendah Bagian Perekonomian

Dalam rapat pembahasan perdana bersama Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Deli Serdang, Banggar DPRD menemukan SILPA sebesar Rp4.844.644.852 dari total pagu anggaran Rp44.268.507.277 (realisasi belanja hanya 89,05 persen).

Pemuda Wasathiyah secara khusus menyoroti Bagian Perekonomian dan SDA yang mencatatkan rekor penyerapan anggaran terendah, yakni hanya sebesar 30,08 persen.

NoUnit Bagian di Lingkungan Setdakab Deli SerdangPagu Anggaran (Rp)Realisasi Belanja (Rp)Nilai SILPA / Sisa Anggaran (Rp)Persentase Serapan
1Bagian Umum28.363.229.53926.800.462.3321.562.767.20794,49%
2Bagian Perekonomian dan SDA1.293.623.489389.175.640904.447.84930,08%
3Bagian Perencanaan dan Keuangan5.098.022.7454.380.078.348717.944.40685,91%
4Bagian Tata Pemerintahan1.616.498.8541.171.282.794445.216.06072,45%
5Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan1.688.444.5031.385.039.496303.405.00782,03%
6Bagian Kesejahteraan Rakyat2.508.150.0002.208.180.000299.970.00088,03%
7Bagian Organisasi1.352.708.8391.073.584.924279.123.91579,36%
8Bagian Pengadaan Barang dan Jasa1.087.965.339928.473.900159.491.43985,34%
9Bagian Administrasi Pembangunan359.213.969251.064.000108.149.96969,89%
10Bagian Hukum900.650.000836.150.00064.500.00092,83%
-TOTAL SETDAKAB DELI SERDANG44.268.507.27739.423.491.4344.844.644.85289,05%

Siapkan Uji Petik dan Desak DPRD Beri Catatan Kritis

Menanggapi wacana adanya pengajuan tambahan anggaran dari sejumlah unit bagian di Setdakab, Jaya Suprada meminta DPRD untuk bersikap tegas menolak usulan tersebut sebelum dilakukan evaluasi kinerja secara menyeluruh.

"Uang Rp4,8 miliar di Sekretariat Daerah saja masih nganggur, kok malah ada rencana minta tambah lagi? Evaluasi dulu kinerjanya. Penyerapan itu tidak hanya diukur dari habisnya uang, tetapi dari kemanfaatan riil yang diterima masyarakat," seru Jaya.

Sebagai bentuk komitmen kontrol sosial, Pemuda Wasathiyah Deli Serdang mengumumkan bakal menerjunkan tim untuk melakukan uji petik (field audit) terhadap sejumlah proyek dan kegiatan OPD yang telah terealisasi. Jika ditemukan adanya indikasi manipulasi output atau kecurangan, pihak Pemuda Wasathiyah menegaskan siap menggelar aksi unjuk rasa dan melayangkan laporan resmi ke aparat penegak hukum.

Posting Komentar

0 Komentar