Pemekaran atau "Bagi-Bagi Kursi"? PW IPA Sumut Ingatkan Bupati Batu Bara Jangan Bikin Gaduh!

 

MEDAN, Parnadaily.com – Wacana pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali mencuat ke permukaan, namun kali ini sambutan hangat tidak datang dari kalangan pelajar. Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Al Washliyah (PW IPA) Sumatera Utara melalui Sekretarisnya, Ikhwanda Buyung, justru melontarkan kritik pedas terhadap ambisi administratif yang dinilai terlalu terburu-buru tersebut.

Ikhwanda menegaskan bahwa melahirkan provinsi baru bukan seperti membalikkan telapak tangan atau sekadar menambah deretan kursi pejabat di gedung baru. Baginya, tanpa kajian komprehensif, pemekaran hanya akan menjadi beban baru bagi negara ketimbang solusi bagi rakyat.

Sentilan untuk Bupati Batu Bara: Fokus Kerja, Bukan Cari Panggung? Dalam pernyataan yang cukup menohok, PW IPA Sumut secara spesifik "menyentil" Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian. Ikhwanda meminta sang Bupati untuk tidak sibuk memicu polemik pemekaran yang hanya akan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

“Kami berharap Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian, tidak membuat kegaduhan. Fokus saja mengurus Kabupaten Batu Bara agar masyarakat benar-benar merasakan kesejahteraan, tingkatkan PAD itu, dan bersinergilah dengan Gubernur Sumut, Bobby Nasution,” sindir Ikhwanda dengan nada tajam.

Bukan Sekadar Stempel Administrasi Bagi PW IPA Sumut, pemekaran wilayah harus menjawab persoalan riil masyarakat, bukan sekadar menjawab syahwat kekuasaan oknum tertentu. Ikhwanda mengingatkan bahwa keberhasilan seorang kepala daerah diukur dari bagaimana ia mengurus daerah yang sudah ada, bukan seberapa antusias ia ingin memecahnya menjadi wilayah baru.

Organisasi pelajar ini juga mendesak agar wacana strategis seperti Provinsi Sumatera Pantai Timur melibatkan akademisi dan tokoh masyarakat, agar keputusan yang diambil tidak menjadi "produk gagal" yang justru menyengsarakan publik di kemudian hari. PW IPA Sumut berkomitmen akan terus mengawal isu ini dengan pendekatan intelektual, memastikan bahwa kebijakan daerah benar-benar berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan elit yang haus akan wilayah kekuasaan baru.