LHKPN Wali Kota Medan "Melejit" dalam Setahun: PD GPA Kota Medan Curiga Ada Logika yang Macet!

MEDAN – Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, mendadak jadi buah bibir. Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda (PD) GPA Kota Medan mengendus adanya aroma "keajaiban" administratif setelah melihat angka kekayaan sang Wali Kota yang melonjak drastis hampir delapan kali lipat dalam kurun waktu satu tahun pelaporan.

Berdasarkan data yang dihimpun, kekayaan Rico Waas pada laporan periodik 2024 (dilaporkan April 2025) hanyalah sebesar Rp253 juta. Namun, bak mendapat "durian runtuh", pada laporan periodik 2025 yang disampaikan Januari 2026, angkanya melesat menjadi Rp1,93 miliar. Yang membuat dahi berkerut, seluruh nilai fantastis itu tercatat hanya dalam bentuk kas dan setara kas—tanpa rincian aset lain seperti tanah, bangunan, apalagi kendaraan.

Wali Kota "Paling Hemat" atau Laporan yang "Kosong"? Sekretaris PD GPA Kota Medan, Kiki Trisna, menyentil kejanggalan ini dengan nada sarkas. Menurutnya, publik mungkin bisa paham jika seorang kepala daerah bergaya hidup minimalis tanpa aset properti, namun jika hampir seluruh komponen LHKPN-nya kosong melompong kecuali kas, hal itu dianggap sangat tidak logis bagi seorang penyelenggara negara.

“Secara administrasi mungkin lolos verifikasi, tapi secara logika publik tentu bertanya-tanya. Bagaimana bisa seorang kepala daerah hampir seluruh komponen asetnya kosong? LHKPN itu harusnya rinci dan transparan, bukan sekadar angka gelondongan,” sindir Kiki, Kamis (7/5).

Desakan untuk KPK dan Kejatisu PD GPA menilai "kesederhanaan" aset Wali Kota Rico yang hanya berupa uang tunai ini justru menimbulkan spekulasi liar dan menurunkan kepercayaan warga Medan. Mereka pun tidak tinggal diam dan mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk melakukan "bedah" data lebih dalam terhadap LHKPN tersebut.

Kiki menegaskan bahwa klarifikasi resmi dari sang Wali Kota sangat diperlukan agar tidak timbul persepsi negatif bahwa ada aset yang sengaja disembunyikan atau ada lonjakan uang masuk yang tak bisa dijelaskan asal-usulnya. Publik Medan kini menanti penjelasan: apakah ini murni hasil tabungan yang sangat disiplin, atau ada "pos-pos" lain yang terlupa untuk dicatat?