Deliserdang – Parnadaily.com
Pemerintah terus memperkuat penyelenggaraan pelayanan publik dengan mengacu pada sejumlah regulasi penting yang bertujuan meningkatkan kualitas dan transparansi pelayanan kepada masyarakat.
Secara umum, pelayanan publik terbagi dalam dua kategori utama. Pertama, Pelayanan Jasa Publik, yaitu layanan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Kedua, Pelayanan Administratif, yang mencakup urusan administrasi pemerintahan, termasuk pelayanan perizinan, dokumen kependudukan, hingga pelayanan perpajakan.
Sebagai landasan hukum, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi pijakan utama dalam pengaturan sistem pelayanan publik yang lebih baik. UU ini diperkuat dengan beberapa aturan pendukung, antara lain:
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjamin hak masyarakat untuk mengakses informasi terkait penyelenggaraan pelayanan publik.
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Pelayanan Publik, yang menjelaskan secara rinci pelaksanaan teknis dari UU Nomor 25 Tahun 2009.
Dengan adanya regulasi-regulasi tersebut, pemerintah berharap agar seluruh instansi penyelenggara layanan publik mampu memberikan pelayanan yang efisien, efektif, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.
Peningkatan kualitas pelayanan publik juga diharapkan mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta mendorong partisipasi publik dalam proses penyelenggaraan negara.
Postingan
