KOMA Labura Desak Kejati Sumut Periksa Kadis Damkar Ahmad Sofyan Terkait Isu "Uang Pelicin" PPPK.

Rahmat Mei 25, 2026

MEDAN – Setelah sempat diguncang isu serupa di lingkungan RSUD Aek Kanopan, dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu kini diduga menular ke Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura). Ironisnya, praktik lancung ini dilaporkan telah memakan korban di kalangan internal.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komunitas Mahasiswa Labuhanbatu Utara (DPD KOMA Labura), Herman Sinaga, menyoroti adanya tekanan psikologis berupa intimidasi terstruktur yang dialami para tenaga honorer daerah (Honda). Akibat ketidakmampuan finansial memenuhi tuntutan uang pelicin tersebut, tercatat tiga orang tenaga honorer senior yang telah mengabdi bertahun-tahun terpaksa mengajukan pengunduran diri.

"Ini sudah sangat keterlaluan karena sampai memakan korban. Ada tiga tenaga honorer daerah yang sudah tahunan mengabdi di Damkar Labura terpaksa mundur. Mereka tidak sanggup memenuhi tuntutan uang untuk lolos PPPK. Program negara yang harusnya menyejahterakan, justru dijadikan ajang pemerasan oleh oknum nakal," tegas Herman Sinaga dalam keterangannya, Senin (25/5/2026).

Mahasiswa "Senggol" Kepala Dinas, Desak Kejati Sumut Panggil Seluruh Honorer

DPD KOMA Labura menilai praktik pungli dalam rekrutmen aparatur sipil negara di daerah tidak boleh dibiarkan mencederai integritas birokrasi. Mahasiswa menduga ada indikasi kuat keterlibatan lingkaran struktural tertinggi di instansi tersebut, termasuk Kepala Dinas Damkar Labura, Ahmad Sofyan, S.T., yang tercatat sudah cukup lama menduduki jabatan tersebut.

Untuk membongkar kasus ini secara terang benderang, DPD KOMA Labura melayangkan tiga tuntutan taktis:

Pemeriksaan Massal: Mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) memanggil dan memeriksa seluruh tenaga honorer Damkar se-Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai saksi guna memutus rantai intimidasi.
Usut Aliran Dana: Meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan aliran dana dari program pengangkatan PPPK paruh waktu di institusi penjinak api tersebut.
Evaluasi Jabatan: Meminta Bupati Labura menonaktifkan sementara pejabat yang terindikasi terlibat demi kelancaran proses hukum.

Siap Gelar Aksi Massa di Mapolda dan Kejatisu

Herman menegaskan bahwa dalam waktu dekat, aliansi mahasiswa dari DPD KOMA Labura akan turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapoldasu) di Medan.

Mahasiswa bergerak demi memastikan agar ke depan tidak ada lagi tenaga honorer yang menjadi korban pemerasan massal berkedok seleksi ASN. Hingga berita ini ditayangkan, pihak Dinas Damkar Labuhanbatu Utara belum memberikan klarifikasi atau respons resmi terkait tudingan pungli dan intimidasi yang dialamatkan kepada jajarannya.