VIRALITAS MEMPERKUAT KEBIJAKAN POPULIS

 

Citra Syuhada 
Aktivis/Intelektual muda

Pemerintah, baik pusat maupun daerah melalui platform-platformnya telah menguasai era digitalisasi. Mulai dari X, Instagram, Facebook, YouTube, Tiktok, dan lain sebagainya. Seperti dengan kesadaran penuh, pemerintah dapat mengucurkan banyak sekali dana, khusus untuk menyebarkan informasi kepada pengguna masyarakat media sosial, melalui media sosial. Mempermudah akses masyarakat guna mengetahui apa saja yang telah dikerjakan oleh pemerintah selama periode berjalannya.

 Metode yang sangat efektif-efisien di tengah penduduk Indonesia yang cenderung mulai padat ini. Media sosial memang menjadi warna baru di kancah perpolitikan Indonesia saat ini. Sejak tahun 2009, tombol like, tidak suka, berkomentar, hingga shared menjadi instrumen yang sangat menarik perhatian masyarakat hingga politikus. Sosmed, dijadikan ladang kesempatan demi meraup peluang apa saja di dunia eksistensial, seperti menambah demage personal branding, menyampaikan pesan pribadi, pesan ideologi, pesan yang sangat polimat dengan resiprokal kebudayaan dunia maya. 

Tidak jarang pula di temui, sikap pro dan kontra terjadi di dunia maya, dengan penuh kelihaian pengguna menerjemahkan dirinya.

Begitu pula dengan pemerintah, yang hari ini, media sosial terus berjalan mengikuti kemanapun atau apapun yang pemerintah itu kerjakan. Kini, media sosial hampir menjadi barang yang hidup dan bergulir sesuai dengan apa yang dikerjakan pemerintah.

Menyoroti apapun termasuk soal kebijakan yang menjadi hal yang terpenting, yang harus dijalankan pemerintah sebagai pemangku kepentingan yang bertugas menjalankan program kebijakannya sesuai dengan visi dan misi dan kepentingan rakyat. Pemerintah telah menyiapkan seluruh fasilitas yang dapat ia gunakan untuk menunjang efektivitas kinerja para pejabat publik.

Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah ketika kebijakan-kebijakan yang sangat cenderung populis hanya mengumpulkan VIRALITAS. Bagaimana kekuatan pemerintah menggenjot angka kemiskinan? 

Bagaimana pemerintah harus menyetujui kebutuhan lapangan kerja bagi masyarakat?

Adakah hal seperti itu betul-betul dibahas oleh pemerintah hari ini? 

Atau meminta pemerintah sebagai pemangku kebijakan yang menetapkan kebijakan pendidikan yang mudah, murah, dan akses yang baik? 

Bagaimana pemerintah menciptakan ruang publik yang sehat?

Tentu ada banyak lagi hal yang harusnya pemerintah fokuskan agar terciptanya masyarakat adil dan makmur sesuai dengan amanat UUD Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini.

 Bukan hanya dipahami dan dihangatkan pada masyarakat yang pro atau yang kontra dengan pemerintah, itu bersifat pribadi. Tetapi, harusnya jauh melampaui pandangan tentang keadaan masyarakat yang belum sejahtera, masyarakat yang belum menyentuh haknya sebagai warga negara, atau memikirkan tentang masyarakat yang tertindas oleh kemiskinan akibat sistem yang tidak takut dengan perlindungan rakyat. 

Hal itu harusnya yang harus dipikirkan secara serius oleh pemerintah, bukan hanya sekedar gimmick-gimmick kebijakan program, bukan hanya menjalankan program sesuai visi misi lalu menjaukan kritikan masyarakat.

Maka penting kiranya pemerintah tidak hanya sekedar menjalankan program kebijakan yang berbasis seremonial semata. Menghabiskan banyak anggaran untuk kebijakan program ataupun kegiatan yang hanya bersifat seremonial belaka. 

Maka pentingnya ketika menjalankan kebijakan program diselaraskan dengan kajian-kajian ilmiah, agar melihat dan memperhatikan apakah kebijakan yang pemerintah itu ambil sesuai dengan kondisi realitas masyarakat saat ini?

Kajian ilmiah yang dimaksud adalah melibatkan masyarakat yang terhimpun dalam bidang-bidangnya tersendiri, dengan kemampuan saya pikir dan pergerakan yang tentunya tidak memikirkan dirinya sendiri pula, dan jika itu terjalankan, maka tentu saja kebijakan yang dipilih cenderung penuh dengan kehati-hatian dan berjalan di atas keinginan rakyat di dalam implementasinya. 

Jika pemerintah fokus pada kajian ilmiah, program yang dijalankan cenderung bertahan lama. Bukan hanya mengandalkan VIRALITAS semata, atau memanfaatkan media sosial agar menjadi viral dan diskusi oleh banyak masyarakat, tentu bukan itu. 

Dan jika hal itu terus berlangsung, maka tetaplah viralitas media sosial memperkuat kebijakan yang populis.

 Bisa jadi secara umum, program yang dibuat oleh pemerintah hari ini adalah kemampuan pemerintah menjaga reputasi dan suara. 

Dengan kata lain, kebijakan yang diambil pemerintah pada hari ini adalah pola kebahagiaan rakyat pada saat itu, artinya tidak dalam jangka panjang. 

Kalimat yang panjang itu sebenarnya bisa disederhanakan menjadi kata: KEBIJAKAN POPULIS.

Pemerintah harus mengkoreksi hasil kebijakannya sendiri, tidak boleh antipati terhadap koreksi maupun kritik-kritik yang terjadi di tengah masyarakat.

Citra Syuhada, SH

Aktivis/ Intelektual Muda

(Merah)