Deli Serdang/Parnadaily.com– Sejak Bupati Deli Serdang Dr. Asri Ludin Tambunan bersama Wakilnya, Lom Lom Suwondo, resmi dilantik Presiden RI Prabowo Subianto beberapa bulan lalu, keduanya langsung melakukan retret dan konsolidasi internal pemerintahan. Hasilnya, sejumlah kebijakan strategis mulai diberlakukan demi reformasi birokrasi di Kabupaten Deli Serdang.
Salah satu kebijakan tegas Bupati adalah menghapus jabatan Koordinator Wilayah Kecamatan (Korwilcam) Dinas Pendidikan dan memberikan kebebasan belanja kepada seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) SDN dan SMPN di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang.
“Kepada seluruh kepala sekolah SD dan SMP, jangan dengar lagi oknum-oknum tertentu yang menakut-nakuti, ujungnya jualan,” tegas Bupati Asri Ludin Tambunan dalam sebuah kegiatan di Gedung Bineka Perkasa Jaya, beberapa waktu lalu.
Namun, kebijakan itu tampaknya tidak diindahkan oleh Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SD Kecamatan Hamparan Perak, Hendro Poniman, yang juga menjabat sebagai Kepala SDN 104189 Kota Datar.
Menurut informasi yang dihimpun media ini, Hendro justru memanggil para kepala sekolah SD se-Kecamatan Hamparan Perak untuk memesan buku dari vendor tertentu yang tidak relevan dengan kebutuhan kurikulum. Parahnya, pemesanan tersebut disebut-sebut atas tekanan dan instruksi langsung dari Hendro.
“Hendro itu dulu tangan kanan Korwilcam, dan sekarang masih jadi perpanjangan tangan vendor. Kalau tidak beli buku, kami diancam dilaporkan ke APH,” ujar salah seorang kepala sekolah yang meminta namanya dirahasiakan.
Vendor yang disebut dalam laporan ini adalah FL, yang menggunakan LSM miliknya untuk mengirim surat kepada sejumlah kepala sekolah terkait klarifikasi serapan dana BOS. FL diduga bekerjasama dengan sebuah perusahaan penerbitan buku bernama CV.GM.
Ketika dikonfirmasi, Hendro membantah melakukan tekanan. Ia berdalih hanya menjadi mediator antara vendor dan para kepala sekolah. “Saya sebagai penengah, karena saya ketua MKKS. Kalau kepala sekolah mau pesan buku lagi ke Pak Fika, ya itu urusan mereka,” kilahnya.
Namun informasi berbeda diungkap sejumlah kepala sekolah yang hadir dalam musyawarah yang digelar pada Senin sore, 14 April 2025. Mereka mengaku Hendro menginstruksikan secara langsung agar masing-masing sekolah memasukkan pembelian buku ke dalam RKAS tahun anggaran 2026.
“Dia bahkan memajang isi chat dengan wartawan di layar infokus saat rapat, sambil mengancam kami untuk tidak menyebarkan informasi ke media,” ujar sumber yang hadir di lokasi.
Jika dugaan tersebut benar adanya, maka tindakan Ketua MKKS ini dinilai mencederai semangat reformasi pendidikan yang tengah digaungkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
*Jika tidak ada langkah tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) maupun Dinas Pendidikan Deli Serdang, Forum Masyarakat Peduli dan Pemerhati Lingkungan Republik Indonesia (FORMAPPEL-RI) akan melaksanakan aksi unjuk rasa di depan sekolah sebagai bentuk protes atas praktek penekanan dan dugaan jual beli proyek buku yang membebani dunia pendidikan.(*)
Postingan
