Jumat Keramat: IPA Sumut Desak Kapolda Sumut Periksa Bupati Batu Bara Terkait Skandal "Pembunuhan" Sunga

 

Batu Bara, Parnadaily.com - Gerbang Mapolda Sumatera Utara menjadi saksi bisu kemarahan massa Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Al Washliyah (PW IPA) Sumut, Jumat (24/04). Mereka hadir bukan untuk memberikan rapor hijau, melainkan untuk mendesak Kapolda Sumut segera memeriksa Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian, dan pimpinan PT MNA atas dugaan "konspirasi sunyi" yang menumbalkan Sungai Badak Mati.

Ketua PW IPA Sumut, Ahmad Irham Tajhi, dalam orasinya tidak lagi menggunakan bahasa kiasan. Ia secara terang-terangan menuding adanya bau busuk kesepakatan di bawah meja antara oknum pemerintah daerah dengan perusahaan yang mengakibatkan sungai bersejarah tersebut diduga ditimbun secara brutal.

Visi Pangan atau Visi Penimbunan? Di tengah gembar-gembor ketahanan pangan nasional, apa yang terjadi di Batu Bara justru terlihat seperti komedi satir. Sungai yang seharusnya mengaliri sawah dan menghidupi nelayan, diduga kuat telah "dihukum mati" demi kepentingan industri.

"Bupati Batu Bara harus bertanggung jawab! Jangan sampai lingkungan dirusak dan rakyat jadi korban hanya demi aktivitas yang diduga dilakukan PT MNA. Kami mencium aroma pertemuan-pertemuan yang tidak melibatkan kepentingan rakyat," teriak Irham di tengah kerumunan massa yang sempat memanas.

Menantang Taring Kapolda Sumut Sebagai putra daerah, Irham memberikan tantangan terbuka bagi Kapolda Sumut. Ia mendesak kepolisian tidak hanya menjadi penonton dalam drama hilangnya aliran sungai ini. Pemanggilan Bupati Baharuddin Siagian dan petinggi PT MNA dianggap sebagai harga mati untuk mengklarifikasi apakah benar ada "restu" pejabat di balik rusaknya ekosistem tersebut.

Menurut massa, jika Kapolda diam saja, maka publik sah-sah saja berasumsi bahwa hukum di Sumatera Utara sedang kehilangan taringnya di hadapan raksasa korporasi.

Kericuhan Kecil dan Janji "Jilid II" Aksi yang sempat diwarnai aksi saling dorong dan ketegangan kecil dengan petugas ini berakhir dengan pesan yang sangat jelas: ini baru permulaan. PW IPA Sumut mengancam akan membawa gelombang massa yang lebih besar minggu depan jika Mapolda Sumut masih memilih "mode diam".

Bagi para pelajar ini, diam saat sungai ditimbun dan rakyat tercekik banjir adalah bentuk pengkhianatan intelektual. Kini, bola panas ada di tangan Mapolda Sumut—apakah akan melakukan pemeriksaan, atau membiarkan isu ini terkubur bersama material timbunan di Sungai Badak Mati.