POLITIK DAGANG SAPI

Sudut Narasi

Minggu,28/09/2025

Parnadaily.com

Fenomena yang belum terpecahkan di hadapan publik yaitu Politik Dagang Sapi. Fenomena yang sangat tidak mencerminkan kepribadian bangsa dengan semangat Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Mengakibatkan, tumpang tindihnya kebijakan dengan kepentingan kepentingan berbalut kebijakan  yang diambil dengan serampangan dan jauh dengan kepentingan rakyat.

Presiden, melalui pidato-pidatonya mengedepankan pentingnya kepentingan rakyat diatas kepentingan elit penguasa. Tetapi pada realitas nya, rakyat belum juga merasakan dampak yang positif dari serangkaian kebijakan yang diambil.

Penyelenggaraan dalam implementasi kebijakan dari Presiden, kerap kali menimbulkan kepentingan lain dengan tidak inchase di dalam mutu kebijakan kebijakan Presiden.

Berdasarkan berita dari tempo; Revisi UU BUMN resmi melarang menteri dan wamen rangkap jabatan.

Peraturan yang diambil tentunya sejalan dengan semangat menjalankan tupoksi nya sebagai menteri pembantu Presiden.

Tetapi yang kita lihat dalam realitasnya, peraturan-peraturan yang di undangkan terdengar sangat merdu, namun tidak berjalan transparan dan akuntabel dalam implementasinya. Masih ada mal-praktik yang terjadi dalam pergaulan kepentingan politik elit kekuasaan yang rakyat pun tidak pernah mengetahuinya.

Simbol-simbol kekuasaan di Indonesia masih menjadi barang penentu meraup kepentingan politis yang tentunya tidak pernah bersinggungan dengan kepentingan rakyat.

Akibatnya, disparitas antara kepentingan rakyat dengan kepentingan elit penguasa sangat jauh. Rakyat tetaplah menjadi korban atas kebijakan-kebijakan yang diambil dengan alibi "Kepentingan Rakyat Kecil"

Baru baru ini, MBG yang di nilai sangat baik bagi pertumbuhan anak-anak bangsa, pada realitas nya tidak berjalan baik.

Berdasarkan berita yang di rilis oleh Tempo, Wakil kepala Badan Gizi Nasional mengungkapkan: "Saat ini, sudah lebih dari 6 ribu anak yang diduga keracunan usai menyantap menu MBG di sekolah".

Perlu kita lihat, di dalam pemangku kekuasan di tubuh struktur Badan Gizi Nasional, elit-elit pemangku kepentingan itu mungkin sedikit yang berasal dari disiplin ilmu Gizi. Bagaimana bisa mengatasi gizi secara kontekstual jabatan yang diamanahkan oleh konstitusi melalui Presiden ?. Justru yang dianggap menguntungkan bagi mereka adalah kesempatan mengambil projek-projek nya, bukan soal kualitas program yang memang harus di kencangkan agar tidak terjadi kekeliruan dalam implementasinya.

Politik dagang sapi, pada realitas nya mengakibatkan kebijakan yang tidak koheren bagi masyarakat. Hanya ada kepentingan diatas kepentingan, dengan simbol-simbol kekuasaan yang di tawar secara transaksional bukan berbasis kemampuan yang dimiliki oleh calon pemangku kepentingan.

Sehingga kepentingan rakyat kecil semakin jauh dari kepentingan elit-elit penguasa.

Citra Syuhada, S.H

Aktivis/Intelektual Muda

(Red)