OPINI | Anak Negeri Belajar di Bawah Tenda, Pejabat Datang Saat Sudah Ribut

Gambaran soal siapa yang paling butuh diprioritaskan, bukan siapa dikorbankan.

OPINI | Anak Negeri Belajar di Bawah Tenda, Pejabat Datang Saat Sudah Ribut

Oleh: Rio S Lubis

Kisruh penyegelan gedung sekolah yang digunakan oleh lembaga pendidikan Al Jam’iyatul Washliyah di Desa Petumbukan, Kecamatan Galang, menyisakan banyak tanya. 

Ratusan siswa yang pada Senin (14/7/2025) seharusnya memulai tahun ajaran baru, justru terpaksa belajar di luar ruang di pinggir jalan, sebagian lagi berlindung seadanya di bawah bayang- bayang pepohonan.

Tak berselang lama, para pejabat teras DPRD Deli Serdang pun hadir. Ketua DPRD Zakky Shari, Wakil Ketua Hamdani Syahputra, serta sejumlah tokoh lainnya turun langsung ke lokasi dan memberikan dukungan moril bagi para siswa. 

Sebuah pemandangan yang tentu menyentuh — anak-anak ditemani tokoh publik, belajar sambil diuji oleh keadaan.

Namun sayangnya, kehadiran itu justru mengundang tanda tanya: Di mana para pejabat ini selama lebih dari setahun terakhir, ketika siswa-siswa SMP Negeri 2 Galang juga mengalami nasib tak kalah memprihatinkan?

Siswa-siswi sekolah negeri tersebut harus menumpang kegiatan belajar di gedung lain, berpindah-pindah, dan hingga kini belum memiliki ruang belajar tetap.

Tak ada liputan khusus. Tak ada kunjungan mendadak dari ketua dewan. Tak juga ada tenda darurat atau sorotan media. Sepi. Seolah-olah penderitaan mereka tidak cukup penting untuk digubris.

Hari ini, setelah ratusan siswa Al Washliyah tak dapat masuk sekolah karena penyegelan mendadak, pejabat hadir seolah menyandang gelar "penyelamat pendidikan." Sayangnya, publik sudah cukup dewasa untuk membedakan antara ketulusan dan panggung politik.

Jangan salah. Kritik ini bukan ditujukan untuk merendahkan siapa pun. Tapi sebagai bentuk pengingat: bahwa pejabat publik tidak hanya dituntut hadir saat kamera menyorot dan publik ribut. Mereka dibayar oleh rakyat untuk bekerja, jauh sebelum suara-suara sumbang bermunculan.

Jika siswa negeri dibiarkan menumpang tanpa solusi, sementara siswa swasta langsung dijadikan panggung empati, maka yang terjadi bukanlah keadilan pendidikan, melainkan politik perhatian. Dan di tengah itu semua, yang jadi korban tetaplah anak-anak — masa depan negeri ini — yang harus belajar dalam situasi tak layak.

Semoga insiden ini menyadarkan semua pihak: bahwa urusan pendidikan bukan soal siapa yang lebih ramai dibela, tapi soal siapa yang paling butuh diprioritaskan.

---

Catatan redaksi: Tulisan ini merupakan opini dan tanggung jawab penulis. Redaksi membuka ruang hak jawab dari pihak yang merasa perlu memberi klarifikasi atau tanggapan.