Asahan - Rencana pembangunan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) di Dusun IV, Jalan TPI Ujung, Desa Bagan Asahan Baru, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, menuai penolakan keras dari ratusan warga setempat. Masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan itu khawatir pembangunan tersebut akan mengancam keberadaan tempat tinggal sekaligus memutus mata pencaharian mereka.
Penolakan tersebut disampaikan secara langsung oleh warga pada Kamis (1/10/2026). Mereka mendesak pemerintah agar mengkaji ulang lokasi pembangunan KNMP dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan tersebut.
Bagi warga, persoalan ini bukan sekadar penolakan terhadap pembangunan, melainkan menyangkut keberlangsungan hidup keluarga nelayan yang selama bertahun-tahun menggantungkan penghasilan dari aktivitas melaut.
Salah seorang warga, Salma, mengungkapkan bahwa masyarakat yang bermukim di Dusun IV telah menetap lebih dari lima tahun. Selama itu pula, kawasan tersebut menjadi tempat tinggal sekaligus pusat aktivitas kehidupan warga yang mayoritas bekerja sebagai nelayan.
"Jika kami digusur, maka suami kami tidak bisa melaut lagi karena kampung kami dijadikan KNMP," ujar Salma di hadapan warga.
Menurutnya, rencana pembangunan tersebut menimbulkan keresahan karena warga merasa terancam kehilangan tempat tinggal dan akses terhadap aktivitas ekonomi yang selama ini menjadi sumber penghidupan keluarga mereka.
Di tengah polemik tersebut, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Asahan, Umar Simangunsong, menyampaikan di hadapan ratusan warga bahwa pihak rekanan menawarkan kompensasi sebesar Rp500 ribu.
Namun, tawaran tersebut secara tegas ditolak masyarakat. Warga menilai persoalan yang mereka hadapi tidak bisa diselesaikan hanya dengan pemberian kompensasi tanpa memperhatikan kerugian yang mungkin timbul akibat pembangunan.
Salma menjelaskan, sebelumnya pada 2 September 2026, warga telah diundang ke kantor desa untuk membahas rencana pembangunan KNMP beserta persoalan kompensasi. Akan tetapi, menurutnya, dalam pertemuan tersebut belum diperoleh jawaban dari perangkat desa terkait permintaan masyarakat.
Warga, kata Salma, mengajukan sejumlah tuntutan yang dinilai perlu dipenuhi sebelum rencana pembangunan dilaksanakan.
"Kami meminta kompensasi lahan, biaya mengangkat barang atau membongkar rumah secara mandiri, serta pemasangan instalasi listrik," ungkapnya.
Selain persoalan kompensasi, warga juga mempertanyakan adanya tanda tangan masyarakat yang disebut-sebut sebagai bentuk persetujuan terhadap rencana pembangunan KNMP.
Salma menegaskan, warga mempertanyakan proses pengumpulan tanda tangan tersebut karena, menurut keterangannya, sebelumnya tidak ada pihak kecamatan yang datang meminta tanda tangan masyarakat terkait persetujuan pembangunan.
Persoalan ini semakin menambah keresahan warga yang menginginkan adanya keterbukaan serta kejelasan mengenai proses pengambilan keputusan, terutama menyangkut lokasi pembangunan yang saat ini telah dihuni masyarakat.
Masyarakat berharap pemerintah tidak mengabaikan nasib warga kecil yang selama ini menggantungkan hidup dari hasil laut. Mereka meminta agar rencana pembangunan KNMP tidak mengorbankan tempat tinggal dan sumber penghidupan masyarakat nelayan.
Warga juga berharap pemerintah pusat, termasuk Presiden Prabowo Subianto, dapat memberikan perhatian terhadap persoalan yang mereka hadapi di Desa Bagan Asahan Baru.
"Kami sangat berharap kepada Presiden Prabowo agar masyarakat nelayan yang berada di Desa Bagan Asahan tidak digusur," ucap Salma.
Penolakan ratusan warga ini menjadi perhatian serius yang perlu ditindaklanjuti melalui dialog terbuka antara pemerintah, pihak pelaksana pembangunan, dan masyarakat terdampak. Sebab, pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan semestinya berjalan seiring dengan perlindungan terhadap hak tempat tinggal dan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat.
Kini, warga menanti langkah konkret pemerintah untuk memberikan kejelasan atas tuntutan mereka, agar pembangunan KNMP tidak justru menjadi persoalan baru bagi masyarakat nelayan yang selama ini menjadi bagian penting dari kehidupan pesisir Bagan Asahan.
(Zulham).
