Ketimpangan Kepedulian DPRD Deli Serdang terhadap Dunia Pendidikan

OPINI IWO DELI SERDANG

Ketimpangan Kepedulian DPRD Deli Serdang terhadap Dunia Pendidikan

Oleh: Rio Syahdian Lubis

Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Deli Serdang

Kisruh penyegelan gedung sekolah yang digunakan lembaga pendidikan Al Jam’iyatul Washliyah di Desa Petumbukan, Kecamatan Galang, membuka tabir tentang bagaimana kebijakan pendidikan di Deli Serdang masih jauh dari rasa keadilan.

Senin (14/7/2025), ratusan siswa terpaksa belajar di luar ruangan. Dalam waktu singkat, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Deli Serdang hadir ke lokasi. Bahkan, Ketua DPRD Zakky Shari dikabarkan meminta Satpol PP membuka paksa gerbang sekolah yang disegel,  agar siswa bisa kembali belajar.

Sekilas ini tampak sebagai aksi cepat dan peduli. Namun ketika ditelaah lebih dalam, publik justru mempertanyakan: di mana DPRD saat siswa SMP Negeri 2 Galang harus belajar berpindah-pindah selama lebih dari satu tahun, tanpa gedung tetap? Mengapa saat anak-anak negeri belajar dengan keterbatasan, tidak terlihat empati yang sama dari para wakil rakyat?

Tak hanya itu, informasi yang kami terima menyebutkan bahwa sesungguhnya telah ada perjanjian tertulis antara Pemkab Deli Serdang dan pihak Al Washliyah,  terkait status hibah gedung sekolah yang berdiri di atas tanah milik Al Washliyah. Karena hibah atas aset negara memerlukan proses dan mekanisme administratif, disepakati bahwa gedung akan disegel sementara agar tidak digunakan kedua belah pihak selama proses tersebut berlangsung.

Namun entah karena kurang informasi atau karena terlalu cepat ingin menanggapi tekanan publik, DPRD justru terlihat tergesa mengambil langkah reaktif yang lebih mirip pencitraan politis ketimbang penyelesaian substantif. Tanpa memahami dasar perjanjian, mereka justru mendorong pembukaan paksa segel sekolah.

Yang lebih menyedihkan, tenda dan kursi plastik yang dijanjikan sebagai tempat belajar sementara pun tak pernah benar-benar digunakan.

 Dalam dokumentasi yang beredar di media sosial, terlihat kursi-kursi itu kosong bertindih tak tersentuh. Anak-anak justru harus mengangkat sendiri kursi kayu dari dalam ruang kelas yang disegel, lalu mengangkutnya menggunakan mobil terbuka (L300). Ini bukan hanya potret ironi pendidikan, tetapi juga tamparan terhadap janji politik yang hanya hidup sebentar lalu lenyap.

Jika wakil rakyat betul-betul peduli pada dunia pendidikan, mereka seharusnya bersikap adil dan konsisten. Turun ke lokasi saat Al Washliyah disegel boleh saja — itu bagian dari fungsi empati. Tapi jangan diam seribu bahasa saat anak-anak negeri (SMPN 2) selama setahun lebih belajar dengan menumpang tanpa kepastian. Di mana rasa keadilannya?

Apa yang terjadi hari ini menunjukkan bahwa ada ketimpangan dalam cara kita memperlakukan lembaga pendidikan. Yang kuat, yang punya jaringan besar, yang viral — cepat ditanggapi. Yang kecil, yang sunyi, yang tidak disorot — terus menunggu dan menunggu.

Kami, insan pers, merasa bertanggung jawab menyampaikan hal ini kepada publik: bahwa keadilan pendidikan tak bisa dibangun di atas kegaduhan sesaat atau panggung politik semata.  Anak-anak adalah korban dari sistem yang tidak peka. Jangan biarkan mereka menjadi tumbal dari pencitraan yang dangkal.

Redaksi: IWO Deli Serdang membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang merasa perlu menyampaikan tanggapan atas opini ini.

-